Sejarah Hari Lahir Pancasila

Berkeinginan menyatukan kepulauan Indonesia yang beragam menjadi satu negara pada tahun 1945, Presiden Sukarno yang akan datang mengumumkan Pancasila sebagai teori filosofis dasar dari negara Indonesia yang baru (dalam bahasa Indonesia “Dasar Negara”). Filsafat politiknya pada dasarnya merupakan penggabungan unsur-unsur monoteisme, nasionalisme, dan sosialisme.

Sukarno secara konsisten menyatakan bahwa Pancasila adalah filsafat yang berasal dari Indonesia asli yang ia kembangkan di bawah inspirasi tradisi filsafat historis Indonesia, termasuk tradisi Indonesia asli, Hindu India, Kristen Barat, dan tradisi Islam Arab. “Ketuhanan” baginya aslinya adalah asli, sedangkan “Kemanusiaan” berasal dari konsep Hindu Tat Tvam Asi, konsep Islam “fardhukifayah”, dan konsep Kristen tentang cinta bertetangga.

Sukarno lebih lanjut menjelaskan bahwa “Keadilan sosial”, yaitu keadilan sosial, berasal dari konsep Jawa “Ratu Adil”, yaitu, Pemimpin Adil, menjadi penguasa Jawa mesianis yang akan membebaskan orang-orang dari segala macam penindasan. Pancasila dimaksudkan untuk menyelesaikan prioritas Muslim Indonesia, nasionalis, dan Kristen yang kontras.

PANCASILA

Garuda Pancasila

Lambang Garuda Pancasila setiap sila Pancasila ditulis di sebelah simbolnya

Pancasila adalah teori filosofis resmi dan mendasar dari Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Jawa Kuno yang aslinya berasal dari bahasa Sansekerta: “pañca” (“lima”) dan “sīla” (“prinsip”). Dengan demikian ia terdiri dari lima prinsip dan berpendapat bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dan saling terkait.

  1. Ketuhanan yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Iterasi Pancasila yang disajikan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 kepada Komite Investigasi untuk Pekerjaan Persiapan untuk Kemandirian (BPUPK)) dalam pidato berjudul “Kelahiran Pancasila” pada awalnya mendefinisikan Pancasila sebagai berikut:

Kebangsaan Indonesia: patriotisme Indonesia;
Internasionalisme: Internasionalisme yang menekankan keadilan dan keutamaan kemanusiaan,
Musyawarah Mufakat: Konsensus yang disengaja menekankan bentuk demokrasi perwakilan di mana dominasi etnis tidak ada dan setiap anggota dewan memiliki kekuatan suara yang sama,
Kesejahteraan Sosial: Kesejahteraan Sosial didasarkan pada teori negara kesejahteraan dan menekankan sosialisme populer, dan
Ketuhanan yang Maha Esa: Ketuhanan yang merupakan kesatuan tertinggi “(Suatu rumusan yang dapat dilihat sebagai menyiratkan baik monoteisme atau panteisme, dengan demikian memberikan ruang bagi semua agama besar di Indonesia).

1 Juni, sejak 2015, adalah hari libur nasional hari lahir pancasila untuk menghormati pidato Sukarno di mana prinsip-prinsip dasar Pancasila ditetapkan.

Artikel Terkait : Kalender Hari Libur Nasional Tahun 2020

Iterasi kedua dari Para Pendiri

Sukarno memberikan iterasi pertama Pancasila dalam pidatonya 1 Juni 1945 kepada Komite Investigasi untuk Pekerjaan Persiapan untuk Kemerdekaan (BPUPK), dan menghilangkan kata “Indonesia”.

Komite Sembilan (Panitia Sembilan), yang terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Alexander Andries Maramis, Ahmad Subardjo, Ki Hadikusumo, Wachid Hasyim, Agus Salim, dan Abikusno, merumuskan iterasi kedua Pancasila untuk Piagam Jakarta dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan menata ulang enumerasi aslinya oleh Sukarno sebagai berikut: sila kelima monoteisme dan religiositas dipromosikan sebagai sila pertama; sila kedua tetap, sila pertama asli diberi nomor ulang sebagai sila ketiga, dan sila ketiga dan keempat asli diberi nomor ulang sebagai sila keempat dan kelima.

[rujukan?] Sukarno menerima proposisi ini dari anggota lain. Selanjutnya, sila pertama Piagam Jakarta dan Pembukaan Konstitusi Indonesia tahun 1945, menjadi yang pertama dari sila asli Sukarno, diamandemen untuk membaca “Ketuhanan dengan penggunaan syariah Islam untuk pemeluk-pemeluknya” (“Percaya pada Tuhan Yang Mahakuasa dengan kewajiban bagi penganut Muslim untuk menjalankan hukum Islam / Syari’ah “).

Pada 18 Agustus 1945 PPKI memperbaikinya lebih lanjut dengan menghapus “dengan kewajiban bagi penganut Muslim untuk menjalankan hukum Islam / Syari’ah” dan karena itu meninggalkan sila pertama hanya sebagai “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Konstitusi Indonesia tahun 1945 mendefinisikan Pancasila sebagai prinsip dasar negara Indonesia yang merdeka.

Interpretasi oleh administrasi Orde Baru

Demokrasi Pancasila berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ia berupaya mencegah penindasan terhadap yang lemah oleh yang kuat, baik dengan cara ekonomi maupun politik. Karena itu, kami berpendapat bahwa Pancasila adalah masyarakat sosial keagamaan.

Secara singkat karakteristik utamanya adalah penolakannya terhadap kemiskinan, keterbelakangan, konflik, eksploitasi, kapitalisme, feodalisme, kediktatoran, kolonialisme dan imperialisme. Ini adalah kebijakan yang saya pilih dengan penuh keyakinan.

Pemerintahan Orde Baru Soeharto, Presiden Indonesia kedua, sangat mendukung Pancasila. Pemerintahannya mempromosikan lima prinsip sebagai ideologi nasional utama. Mereka digariskan sebagai mewakili kearifan kuno masyarakat Indonesia, sebelum penanggalan pengenalan agama asing seperti Hindu dan Islam.

Dalam pidato Juli 1982 yang mencerminkan keterikatannya dengan kepercayaan Jawa, Suharto memuliakan Pancasila sebagai kunci untuk mencapai kehidupan yang sempurna (“ilmu kasampurnaning hurip”) yang harmonis dengan Tuhan dan sesama manusia.

Setelah awalnya berhati-hati untuk tidak menyinggung kepekaan para cendekiawan Muslim yang takut bahwa Pancasila dapat berkembang menjadi kultus agama semu, Soeharto mendapatkan resolusi parlemen pada tahun 1983 (Tap MPR No. 11/1983) yang mewajibkan semua organisasi di Indonesia untuk mematuhi Pancasila.

Dia juga melembagakan program wajib untuk mengindoktrinasi semua orang Indonesia, dari siswa sekolah dasar hingga pekerja kantor, di Pancasila, yang programnya diberi nama “Penataran P4”. Namun dalam praktiknya, pemerintahan Suharto mengeksploitasi ketidakjelasan Pancasila untuk membenarkan tindakannya dan untuk mengutuk lawan sebagai “anti-Pancasila”.

Alasan

Perumusan Pancasila terjadi pada pertengahan abad ke-20 segera setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dengan demikian, ideologi tersebut mencerminkan kondisi sosial-politik pada akhir periode kolonial di Indonesia dan perang yang terjadi kemudian.

Konsepnya berasal dan disintesis dari ide-ide dan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia, yang paling menonjol adalah Sukarno. Periode sejarah yang paling mempengaruhi para pendiri bangsa Indonesia adalah kondisi sosial-politik Hindia Belanda di awal dan pertengahan abad ke-20.

Pada paruh pertama abad ke-20, beberapa ideologi yang telah didirikan atau membuat jalan mereka ke Hindia Belanda termasuk imperialisme dan antitesis nasionalisme anti-kolonial, negara tradisional Jawa, Islamisme, demokrasi, sosialisme, dan komunisme.

Para pendukung ideologi ini telah membentuk organisasi atau partai politik untuk meneruskan tujuan mereka masing-masing. Partai Islam Sarekat Islam didirikan pada tahun 1905 diikuti oleh Masyumi pada tahun 1943. Partai Komunis didirikan pada tahun 1914, sementara Partai Nasionalis Nasional Indonesia Sukarno didirikan pada tahun 1927.

Memihak satu ideologi ke yang lain tidak akan memuaskan seluruh spektrum masyarakat Indonesia, dengan demikian diputuskan bahwa republik baru perlu mensintesis ideologi baru yang berasal dari nilai-nilai asli Indonesia serta nilai-nilai bersama yang sama yang berasal dari berbagai ideologi.

Pluralisme dan inklusivitas

Indonesia adalah negara multikultural, negara yang beragam yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan berbagai bahasa, budaya, agama, dan cara hidup. Para pendiri telah memutuskan bahwa ideologi negara harus mencakup dan melindungi seluruh spektrum masyarakat Indonesia, di mana konsensus untuk kebaikan bersama harus diupayakan dan keadilan dilayani.

Akibatnya, Pancasila sering dipandang [oleh siapa?] Sebagai bentuk pluralisme dan moderasi, sebuah bunga rampai berbagai ideologi, mulai dari sosialis hingga nasionalis dan agama.

Beberapa kompromi dilakukan selama pembentukan Pancasila untuk memuaskan elemen-elemen tertentu dari masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, meskipun populasi Muslimnya sangat banyak, Indonesia tidak mengadopsi Islam politik atau memproklamirkan Islam sebagai agama resmi. Selain Islam, Indonesia hanya mengakui agama-agama dunia berikut:

Kekristenan (Katolik dan Protestan)
Hindu (yang juga berfungsi sebagai payung untuk berbagai tradisi animisme)
Agama Buddha, dan
Konfusianisme (ditambahkan pada awal abad ke-21).

Pengadopsian bahasa Indonesia sebagai ganti bahasa Jawa sebagai bahasa nasional memiliki nilai praktis sebagai lingua franca dan mengurangi kekhawatiran tentang keberpihakan pada mayoritas Jawa.

Pancasila dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu dari nilai-nilai dan ideologi dunia tertentu, seperti nasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, sosialisme, dan religiusitas. Kebutuhan untuk menyatukan negara yang beragam ini juga mengarah pada perumusan moto nasional, Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat diterjemahkan sebagai kesatuan dalam keanekaragaman.

Ini menyatakan kesatuan esensial para anggotanya terlepas dari perbedaan etnis, regional, sosial, atau agama.

Moderasi dan toleransi

Pada tahun 1945, selama pembentukan Pancasila, ada banyak perdebatan antara kaum nasionalis yang menyerukan negara majemuk dan kaum Islamis yang menginginkan negara religius yang diperintah oleh hukum Islam atau syariah. Para pendiri bangsa memilih toleransi beragama.

Pancasila mendorong pendukungnya untuk mempraktekkan moderasi dan toleransi, sehingga radikalisme dan ekstremisme tidak dianjurkan. Untuk hidup harmonis dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, keanggotaan seseorang dalam kelompok agama, etnis, atau sosial tidak boleh mendominasi, mendiskriminasi, atau berprasangka dalam hubungannya dengan kelompok lain.

Kritik

International Humanist and Ethical Union (IHEU) telah mengkritik sila pertama karena tidak mendefinisikan hak untuk ateisme, yaitu, penolakan terhadap keyakinan teistik, dan memungkinkan budaya penindasan terhadap ateis.

IHEU berpendapat bahwa selama hukum Indonesia hanya mengakui agama-agama Budha, Konfusianisme, Hindu, Islam, Protestan, dan Gereja Katolik Roma, orang-orang yang tidak mengidentifikasi diri dengan mereka, termasuk ateis, akan “terus mengalami diskriminasi resmi.

Pengikut agama lain, khususnya Yudaisme, juga menghadapi diskriminasi karena mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Orang-orang Yahudi Indonesia seringkali tidak punya pilihan selain menyatakan agama mereka sebagai orang Kristen di pemerintahan mereka mengeluarkan kartu ID.

Catatan :

Pancasila Plan to Affect Foreigners”. The Jakarta Globe. Retrieved 22 September 2013.

Schindehütte, Matti Justus (2006). Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft. Religion als politischer Faktor innerhalb der Entwicklung der Pancasila Indonesiens. Universität Hamburg. pp. 151–179.

Saafroedin Bahar et al. (1995), pp. 55–72.

Smith, Roger M. (editory) (1974). Southeast Asia: Documents of Political Development and Change. Ithaca and London. pp. 174–83.

Schindehütte, Matti Justus (29 May 2006). Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft. Religion als politischer Faktor in der Entwicklung der Pancasila Indonesiens (in German). Université. p. 151. Retrieved 30 October 2018.

Saafroedin Bahar et al. (1995), pp. 63–84.

Kusuma (2004), p. 1.

Saafrudin Bahar et al., 1995 and Kusuma, 2004.

Saafroedin Bahar et al. (1995), p. 301.

Kusuma (2004), pp. 150–66.

Suharto to G. Dwipayana and Ramadhan K. H., in Soeharto: My Thoughts, Words[,] and Deeds: An Autobiography, p. 194.

Ken Ward, ‘Soeharto’s Javanese Pancasila’, Ch 2 in (August 2010). Soeharto’s New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch. edited by Edward Aspinall and Greg Fealy | ANUE PressEpress.anu.edu.au. ISBN 9781921666476. Archived from the original on 14 May 2013. Retrieved 22 September 2013. (Harold Crouch)

Nanda Prasandi (25 September 2014). “Keunggulan Ideologi Pancasila”. Kompasiana.

The Invention of ‘Lingua Franca’, Language and Indonesian Nationalist Movement”. Bahasa Kita. 11 May 2012.

“Bhineka Tunggal Ika”. Bahasa Kita. 29 January 2011.

Jayshree Bajoria (7 July 2011). “Indonesia’s view of tolerance is a blueprint for others”. The National.

Pancasila Blasted for Repression of Atheists”. The Jakarta Globe. 11 December 2012. Retrieved 24 May 2014.

“Jews live in the shadows in Muslim-majority Indonesia”. 2019.